LAMPUNG BARAT — Program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, yang disebut bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan masyarakat.
Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah, tetapi juga menyangkut struktur kepengurusan kelompok penerima serta sumber air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.
Program tersebut diketahui dikelola oleh Kelompok Tani Arga Nova, dengan AS sebagai ketua dan MK sebagai bendahara. Informasi yang diterima media ini menyebutkan bahwa keduanya merupakan saudara kandung.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses penetapan dan pengelolaan kelompok penerima bantuan. Apakah seluruh proses telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas?
Hubungan keluarga antar-pengurus tentu tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika sebuah kelompok menerima dan mengelola bantuan pemerintah, aspek administrasi, mekanisme penetapan, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan menjadi hal yang penting untuk diketahui publik.
Sumber Air Ikut Dipertanyakan
Selain struktur kepengurusan, sumber air yang digunakan dalam program Irpom tersebut juga menjadi perhatian.
Berdasarkan informasi dan sorotan masyarakat, pompa Irpom di Sumber Agung disebut mengambil air dari saluran pembuangan Danau Asam. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan sumber air untuk menunjang kebutuhan tanaman padi.
Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan semata-mata mengenai kemampuan pompa mengalirkan air ke lahan pertanian. Pemerintah dan instansi teknis perlu memastikan kualitas, debit, kontinuitas, serta kelayakan sumber air yang digunakan.
Sejumlah pertanyaan pun muncul. Apakah sumber air dari pembuangan Danau Asam tersebut telah melalui pengujian kualitas? Apakah terdapat kajian teknis atau rekomendasi dari instansi terkait mengenai kelayakan air tersebut untuk tanaman padi?
Selain itu, perlu diketahui pula pihak yang melakukan verifikasi terhadap sumber air sebelum pembangunan Irpom dilaksanakan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka oleh kelompok penerima bantuan maupun instansi teknis yang terlibat.
Jangan Sampai Bantuan Pemerintah Tidak Memberikan Manfaat Maksimal
Program Irpom pada prinsipnya merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membantu petani mengatasi persoalan ketersediaan air sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana Kelompok Tani Arga Nova ditetapkan sebagai penerima bantuan, berapa nilai bantuan yang diterima, bagaimana Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun, siapa yang melaksanakan pekerjaan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut.
Sorotan masyarakat yang menyebut program tersebut diduga lebih menguntungkan pengurus daripada memberikan manfaat nyata kepada petani tentunya masih harus dibuktikan dan tidak dapat dijadikan kesimpulan sepihak.
Namun, apabila fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara ternyata tidak memberikan manfaat optimal kepada petani penerima, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius.
Dinas Pertanian dan Inspektorat Diminta Turun ke Lapangan
Munculnya berbagai pertanyaan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, Inspektorat, serta instansi terkait di lingkungan Kementerian Pertanian.
Pemeriksaan idealnya tidak hanya memastikan keberadaan pompa dan jaringan pipa, tetapi juga meliputi:
- legalitas dan proses penetapan Kelompok Tani Arga Nova;
- struktur kepengurusan serta hubungan keluarga antar-pengurus;
- nilai dan sumber anggaran program;
- kesesuaian pekerjaan dengan RUKK dan petunjuk teknis;
- kondisi fisik pompa dan jaringan irigasi;
- debit dan kontinuitas sumber air;
- kualitas air dari sumber yang digunakan;
- luas lahan yang benar-benar memperoleh manfaat; serta
- manfaat program terhadap produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman petani.
Langkah verifikasi tersebut penting dilakukan agar program bantuan pemerintah benar-benar sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu petani memperoleh akses air untuk menunjang kegiatan pertanian.
Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi bagi petani dalam menghadapi persoalan ketersediaan air justru hanya menjadi proyek yang selesai dibangun, sementara manfaatnya masih dipertanyakan.
Buka Ruang Klarifikasi
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Ketua Kelompok Tani Arga Nova Ari Subroto, Bendahara Mika Kurniawan, Dinas Pertanian Lampung Barat, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas berbagai informasi dan pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
Seluruh tudingan dalam pemberitaan ini masih berupa informasi dan sorotan masyarakat yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Karena itu, pemeriksaan dari pihak berwenang menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya di lapangan.
Sebab, ketika program tersebut menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat, transparansi serta pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
(Red)