PADANG, 5 April 2026 — Di kawasan GOR H. Agus Salim, tepatnya di kantornya, Ketua Umum Ormas Warga Padang Cinta Damai (WPCD), H. Aldi Yunaldi, SH., M.Si, menyampaikan pandangannya terkait polemik yang berkembang.
Di ranah Minangkabau, tempat adat dijunjung tinggi dan kata-kata ditimbang dengan rasa, sebuah pernyataan sederhana dapat menjelma menjadi gelombang yang tak lagi sederhana. Ucapan penolakan gelar Datuk oleh Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang meluncur ringan di ruang publik, kini bergema panjang—mengusik ingatan kolektif tentang kehormatan, tentang adat, dan tentang batas antara yang patut diucapkan dan yang seharusnya dijaga.
Video itu beredar cepat, menembus sekat waktu dan ruang, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun yang tersisa bukan sekadar rekaman visual, melainkan tafsir yang berlapis-lapis. Di balik kalimat yang terdengar biasa, tersimpan makna yang dalam bagi mereka yang hidup dalam nafas adat. Sebab di Minangkabau, setiap ucapan memiliki tempatnya, setiap sikap memiliki timbangannya.
Ketua Umum Ormas Warga Padang Cinta Damai (WPCD), H. Aldi Yunaldi, SH., M.Si, memandang peristiwa ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar polemik sesaat. Baginya, gelar Datuk bukanlah simbol kosong yang bisa datang dan pergi tanpa jejak. Ia adalah amanah—lahir dari musyawarah kaum, disepakati oleh para Niniak Mamak, dan disematkan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang menyertainya.
“Gelar Datuk bukan sekadar penghormatan biasa. Ia lahir dari proses adat yang panjang dan penuh makna. Karena itu, penyampaiannya—termasuk penolakan—harus dijaga dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan,” ujar H. Aldi Yunaldi, SH., M.Si.
Di balik sebuah gelar, ada proses panjang yang tak selalu tampak. Ada perundingan yang sunyi, ada pertimbangan yang matang, dan ada nilai-nilai yang dijaga dengan kehati-hatian. Semua itu bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan yang telah hidup berabad-abad lamanya.
Dalam pandangan H. Aldi Yunaldi, SH., M.Si, kegaduhan yang kini muncul bukan semata tentang menerima atau menolak. Ini adalah tentang bagaimana adat diperlakukan di hadapan publik. Ketika sesuatu yang sakral diucapkan tanpa jarak, tanpa ruang kehati-hatian, maka yang lahir bukan hanya perbedaan pendapat, tetapi juga kegelisahan kolektif.
Minangkabau mengenal falsafah yang halus namun dalam—bahwa tidak semua perkara harus dibawa ke permukaan. Ada nilai yang dijaga dalam diam, ada kehormatan yang dirawat tanpa perlu diumbar. Dalam keheningan itulah kebijaksanaan tumbuh. Dalam batas itulah marwah dipertahankan.
H. Aldi Yunaldi, SH., M.Si juga menyoroti narasi yang berkembang, yang secara tak langsung dapat menimbulkan kesan seolah-olah tokoh adat berada pada posisi yang keliru—seakan menawarkan, bukan menetapkan. Padahal dalam tatanan Minangkabau, Niniak Mamak adalah penjaga nilai, bukan pencari pengakuan. Mereka adalah tiang penyangga adat, yang berdiri tegak bukan karena sorotan, tetapi karena kepercayaan yang diwariskan.
Ia mengingatkan bahwa prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bukan sekadar semboyan, melainkan fondasi yang mengikat setiap sendi kehidupan. Di dalamnya terdapat keseimbangan antara nilai agama, adat, dan kemanusiaan—sebuah harmoni yang tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari perjalanan panjang sejarah dan kebijaksanaan leluhur.
Kini, polemik itu masih bergulir, menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan. Namun di balik riuhnya suara, ada satu hal yang tetap diharapkan: agar setiap sikap dan ucapan, terutama dari mereka yang berada di ruang publik, tetap berakar pada nilai. Agar modernitas tidak mengikis kearifan. Dan agar adat, yang telah menjadi penopang identitas, tidak kehilangan makna di tengah derasnya arus zaman.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah gelar—melainkan kehormatan yang tak kasat mata, namun terasa dalam. Sebuah marwah yang tidak pernah diminta untuk dipuji, tetapi selalu dijaga agar tetap berdiri, utuh, dan bermartabat.
Penulis : Budi Gunawan