Tanjungpinang – Konflik lahan di kawasan Jalan Raya Senggarang Km 14 (Batu 14), Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, kembali memanas. Seorang pria berinisial HAS, yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan pembongkaran pagar di lahan yang saat ini berstatus sengketa.
Laporan tersebut diajukan oleh SD, istri almarhum Turnip, pada Selasa (21/4/2026). SD mengaku sebagai pihak yang telah menguasai dan mengelola lahan tersebut selama lebih dari 15 tahun. Dalam laporan yang disampaikan, peristiwa ini diduga mengarah pada tindak pidana perusakan.
Menurut keterangan SD, lahan tersebut telah lama dimanfaatkan oleh keluarganya untuk berbagai tanaman seperti kelapa, durian, jengkol, dan mangga. Ia menyebut, selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi persoalan berarti hingga setelah suaminya meninggal dunia.
“Sebelumnya tidak pernah ada masalah. Namun setelah suami saya meninggal, tiba-tiba muncul klaim dari pihak lain,” ujar SD saat ditemui di lokasi, Jumat (24/4/2026).
SD juga mengaku sempat didatangi sekelompok orang dalam jumlah cukup banyak pada April 2026. Ia menyebut, kedatangan tersebut tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga disertai tindakan pembongkaran pagar, yang membuatnya merasa tertekan.
“Saya merasa terintimidasi. Saya hanya berharap ada perlindungan hukum,” katanya.
Ketegangan meningkat ketika M, menantu SD, datang ke lokasi. Ia mengaku melihat langsung kondisi mertuanya yang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan pembongkaran pagar.
“Saat saya tiba, pagar sudah dalam kondisi dibongkar. Saya sempat menanyakan dasar hukum tindakan tersebut, namun belum mendapatkan penjelasan yang jelas saat itu,” ujar M.
Di lokasi kejadian, aktivitas pembongkaran tersebut disebut-sebut berkaitan dengan HAS. Namun, menurut keterangan M, HAS menyatakan bahwa kehadirannya berdasarkan kuasa dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, yang disebut sebagai pengembang berinisial SY melalui perwakilan NA.
Pihak keluarga SD menolak klaim tersebut. Mereka menilai dokumen yang ditunjukkan tidak mencakup lahan yang selama ini mereka kelola. Selain itu, mereka juga mempertanyakan tindakan yang dinilai dilakukan tanpa pemberitahuan maupun upaya mediasi sebelumnya.
“Jika memang memiliki dasar hukum, seharusnya dapat ditempuh melalui jalur resmi atau mediasi, bukan dengan tindakan sepihak,” kata M.
Keluarga juga menyebut, insiden serupa sebelumnya pernah terjadi namun sempat dihentikan dengan harapan penyelesaian secara damai. Namun, menurut mereka, tidak ada tindak lanjut hingga peristiwa kembali terulang.
Dalam kejadian tersebut, suasana di lokasi sempat memanas dan terjadi adu mulut. M mengakui sempat memberikan peringatan agar pembongkaran dihentikan, namun ia membantah adanya ancaman sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak lain.
“Saya hanya memperingatkan agar kegiatan itu dihentikan. Tidak benar jika disebut sebagai ancaman,” tegasnya.
Di sisi lain, M mengaku terkejut karena dirinya dilaporkan oleh HAS atas dugaan ancaman. Ia menilai laporan tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
Sementara itu, keluarga SD menyatakan tetap melanjutkan laporan terkait dugaan perusakan pagar ke pihak kepolisian. Mereka berharap aparat dapat mengusut peristiwa ini secara objektif sekaligus membuka ruang mediasi agar konflik tidak berkepanjangan.
Di tempat terpisah, HAS saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyatakan kesiapannya untuk memberikan klarifikasi secara langsung.
“Silakan konfirmasi langsung, saya siap menunjukkan data. Saya bersikap kooperatif,” tulisnya.
Terkait pihak lain yang disebut dalam peristiwa tersebut, seorang pria berinisial R saat dimintai keterangan melalui pesan singkat menyatakan tidak mengenal pihak yang menghubunginya.
Sementara itu, upaya konfirmasi ke pihak pengembang berinisial SB juga telah dilakukan. Namun, pihak perusahaan melalui staf marketing berinisial S menyampaikan bahwa bagian humas sedang tidak berada di tempat karena alasan kesehatan.
“Humas sedang sakit dan belum bisa ditemui. Silakan tinggalkan kontak, nanti akan kami sampaikan,” ujar S.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak pengembang maupun aparat kepolisian terkait perkembangan laporan tersebut.
(Red/Tim)
Part I – Bersambung…