Kolaka, – Tokoh Pemuda Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, menyatakan dukungannya terhadap pengelolaan tambang nikel secara berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. Ia menilai bahwa kehadiran pertambangan nikel yang dikelola secara bertanggung jawab dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kolaka pada umumnya.
“Saya atas Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI) Kolaka, memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan kegiatan pertambangan di Kolaka, yaitu di Kecamatan Pomalaa dan Tanggetada,” ungkap Mardin Fahrun Ketua Karateker DPD II KNPI Kab. Kolaka kepada media ini, Minggu, (10/5/26)
Menurutnya dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk mengawasi ketat operasional PT Thosida Indonesia di Kabupaten Kolaka dan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan dan kelestarian lingkungan.
“Kita dorong semua praktek pertambangan dengan menerapkan standar environment, social and government (ESG) yang ketat. Sehingga keberadaan tambang benar-benar terkoneksi dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan,” pintanya
“Apalagi Status IUP PT Thosida Indonesia Masih Aktif, Negara tidak boleh kalah dengan upaya adanya indikasi Premanisme” sambung Aktivis Muda Kolaka
Menurutnya, perlu mengawasi dan menjaga keseimbangan rasio antara produksi dan daya dukung alam dalam aktivitas tambang nikel PT Thosida Indonesia di Kabupaten Kolaka.
“Mardin menekankan perlunya pengawasan dan keseimbangan rasio antara produksi tambang dan daya dukung lingkungan dalam aktivitas operasional PT Thosida Indonesia di Kabupaten Kolaka” bebernya.
Lebih jauh, Mardin menilai sektor tambang nikel memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di daerah. Dengan demikian, pengelolaan yang tepat dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
“Jadi bisa membantu pemda untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Kolaka. Dengan berlanjutnya kegiatan pertambangan nikel. Sehingga atas nama Pemuda Kabupaten Kolaka sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat dalam merilis RKAB PT Thosida Indonesia tahun 2026,” ujarnya.
Menurutnya, “tambang dibutuhkan karena memberikan pemasukan bagi negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Tetapi, Mardin (red) mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai mengorbankan lingkungan, karena dapat mengancam masa depan generasi mendatang” sambung Aktivis Sultra yang juga menjabat sebagai Ketua DPD LAKI Sultra.
Apalagi, kata dia, Indonesia telah berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penandatanganan Perjanjian Paris.
“Proses pembangunan semua harus mengacu pada target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, termasuk dalam dunia pertambangan. Semua itu untuk memelihara bumi agar alam tetap lestari, aman dan nyaman dihuni anak cucu kita,” urai Aktivis Sultra yang kerap membawa isu daerah di ibu kota jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Mardin Fahrun juga mengapresiasi langkah Presiden Indonesia Prabowo Subianto melalui kementrian ESDM RI yang cepat merespons aspirasi publik dengan untuk menghentikan puluhan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunci Mardin