Jakarta, Powernetizen.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya disiplin perencanaan dan kesiapan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Senin (26/1/2026).
Rakerda yang digelar secara luring dan daring ini dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan alat eksekusi kebijakan pimpinan dan harus dijalankan selaras dengan agenda prioritas nasional.
“DIPA ini adalah alat eksekusi kebijakan pimpinan, bukan sekadar untuk dibelanjakan tiap bulan. Saya ingin seluruh anggaran yang ada benar-benar sejalan dengan agenda prioritas nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan tiga elemen utama pengelolaan anggaran, yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Menurutnya, ketiga unsur tersebut harus memiliki pemahaman dan pandangan yang sama terhadap setiap kegiatan, termasuk kejelasan output dan manfaatnya.
“Tiga elemen jabatan ini harus satu pandangan. Jangan hanya percaya, tetapi harus tahu produk dan output yang dihasilkan,” tegasnya.
Dalam pengelolaan penyerapan anggaran, Sekjen ATR/BPN mengarahkan agar penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diselesaikan sejak Januari. Penyerapan anggaran, lanjutnya, harus direncanakan secara bulanan, dilaksanakan tepat waktu, serta tetap menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.
“Penyerapan tidak boleh sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.
Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan mendorong para Kepala Kantor selaku KPA untuk berani mengambil keputusan, memperkuat eksekusi program, serta melakukan mitigasi risiko sejak awal pelaksanaan anggaran. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dengan tetap menghasilkan output yang berkualitas.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema Persiapan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai Bagian dari Instrumen Pengendalian Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Kinerja Anggaran. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, baik secara luring maupun daring.
Rakerda tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria sekaligus Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Laporan: Tim PN