JAKARTA– Relawan Garis Keras Prabowo Gibran yang tergabung didalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) turut menyampaikan komentarnya soal Pemotongan Anggaran Kesehatan Gratis bagi Rakyat Miskin, yang dikenal dengan istilah Universal Health Coverage (UHC).
Program Kesehatan Gratis UHC tersebut selama ini berjalan seiringan dengan Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS).
Menurut Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu, UHC adalah Program Nasional dari Pemerintah Pusat, yang sudah seharusnya menjadi Program Turunan bagi masing-masing Pemerintah Daerah se-Indonesia, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten Kota.
Relawan Prabowo Gibran Dukung Anggaran UHC di Inhil Segera di Pulihkan, Plt Gubri SF Hariyanto dan Bupati Herman Cari Solusi Selamatkan 56 Ribu Orang Miskin.
Bertempat di Kantor Pusat DPP GARAPAN, dibilangan Jakarta Pusat, hari ini Minggu (18/1/2026) Ketua Umum Larshen Yunus tegas mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dan pihak DPRD setempat harus mengedepankan kepentingan rakyat, UHC adalah Program Prioritas bagi kepentingan 56 Ribu Orang Miskin yang ada di Negeri Seribu Parit itu.
“Dihadapan para Wakil Rakyat DPRD Inhil, Bupati Herman beralasan bahwa Pemotongan itu bersumber dari Pemprov Riau, dalam hal ini atas kebijakan Plt Gubri SF Hariyanto, padahal itu sama sekali tidak benar, Bupati Herman terkesan ingin lari dari tanggung jawab. Anggaran UHC ingin dipotong dan bahkan tidak dimasukkan kedalam APBD murni tahun 2026, alih-alih untuk Program Pembangunan Fisik di Inhil, padahal justru diduga kuat ada niat yang tidak baik, sampai akhirnya Pengesahan APBD jadi tersendat sampai saat ini” ujar Larshen Yunus.
Relawan Prabowo Gibran Pusat yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa sikap Jujur dan Ketegasan Tanpa Ragu harus dilakukan oleh Bupati Herman, jangan pula terkesan ingin bermain-main dengan Nasib seseorang. Masyarakat berharap agar Bupati Inhil tidak Bersandiwara atas persoalan ini. Program UHC harus terus dilanjutkan.
“Setelah barusan ini Kami menerima Pengaduan dari Kakanda Senior KNPI Inhil, Habib Said Yusrizal dan Budhy Secara, langsung kami teruskan keberbagai pihak, termasuk dihadapan bapak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Bagi kami, Pemprov sangat serius dalam menjalankan program Pengobatan Gratis. Semangat Plt Gubri dalam Mengentaskan Kemiskinan sangat kuat. Lagian Program UHC itukan inisiasi dari Pak SF Hariyanto ketika itu. Beliaulah yang meneruskan program Pemerintah Pusat itu sampai ke Riau. Prinsipnya tetap sama, agar kita semua Bersama-sama Membangun Riau Lebih baik lagi” harap Larshen Yunus, dengan nada penuh optimis.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu berkali-kali menegaskan, terhadap situasi Inhil saat ini, pihaknya selalu melakukan Koordinasi dengan teman-teman KNPI setempat, termasuk kepada Kakanda Senior Habib Said Yusrizal dan Budhy Segara. Selaku Tokoh Pemuda Inhil, mereka berdua selama ini dinilai memiliki peran yang sangat central bagi arah pembangunan Kabupaten tersebut.
“Okelah yah! Prinsipnya tetap sama, agar Program UHC yang dimaksud harus dimasukkan kedalam APBD Inhil 2026 ini. Salus Populi Supreme Lex Esto, bahwa Kepentingan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi. Pihak DPRD dan Pemkab kami minta dapat sejalan beriringan. Prioritaskan Kepentingan Rakyat diatas Kepentingan Pribadi kalian. Ingat Hukum Karma! Jadi manusia itu jangan terlalu Serakah. Kita semua memang tidak ada yang bersih apalagi yang Lurus, tapi setidaknya bersikaplah yang Adil bagi Rakyat Miskin. Kalau Program UHC di Hentikan, sama saja Bupati Herman ingin melawan kebijakan bapak Presiden RI Prabowo Subianto!!! Salam Hormat kami buat Kakanda Senior KNPI Inhil, Habib Said Yusrizal dan Kakanda Budhy Segara beserta para Aktivis KNPI lainnya. Fastabiqul Khairat, Berlomba-Lomba Berbuat Kebaikan” akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (*)
