Dua Periode Eka Putra, Jalan Masih Jadi Cerita Lama yang Tak Pernah Tamat
Di Tanah Datar, jalan bukan lagi sekadar infrastruktur. Ia telah berubah menjadi semacam “ujian kesabaran nasional”—gratis, tanpa undangan, dan sayangnya wajib diikuti setiap hari oleh masyarakat. Lubang-lubang itu tidak hanya menganga di atas aspal, tapi juga seperti membuka kembali satu pertanyaan lama yang tak kunjung dijawab:
Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, selama dua periode ini?
Pagi hari di Tanah Datar sering dimulai dengan doa sederhana: bukan lagi soal rezeki, tapi semoga kendaraan tidak masuk lubang.
Motor zig-zag seperti peserta lomba slalom, mobil melambat seperti sedang ikut karnaval kemerdekaan—pelan, hati-hati, penuh kewaspadaan.
Anak sekolah belajar fisika langsung di jalan: gaya gravitasi, gaya hentakan, dan hukum sebab-akibat ketika roda masuk lubang tanpa aba-aba.
Jika ini program pendidikan nonformal, mungkin patut diapresiasi. Tapi sayangnya, ini bukan program—ini kenyataan. Nama Eka Putra kini tidak lagi disebut hanya dalam forum resmi atau baliho pembangunan. Ia disebut di warung kopi, di pasar, di grup WhatsApp, bahkan di antara keluhan sopir angkutan.
Dan nadanya mulai seragam: bukan lagi harapan, tapi kekecewaan. Kritik tidak lagi berputar-putar mencari arah. Ia sudah menemukan alamatnya. Langsung. Tegas. Tanpa basa-basi.
Dua periode adalah waktu yang panjang.
Cukup panjang untuk membangun sistem.
Cukup panjang untuk memperbaiki prioritas.
Dan seharusnya—lebih dari cukup untuk menambal jalan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jalan rusak masih menjadi cerita utama, seperti lagu lama yang diputar berulang tanpa pernah mencapai bagian akhir.
Setiap tahun, narasinya sama:
- Jalan rusak
- Keluhan muncul
- Janji disampaikan
- Waktu berlalu
- Jalan tetap rusak
Siklus ini begitu rapi, hampir seperti program kerja tahunan—hanya saja tanpa hasil.
Di sisi lain, panggung-panggung kegiatan tetap hidup. Acara demi acara berjalan mulus—ironisnya, mungkin lebih mulus dari jalannya sendiri. Lampu menyala terang, sambutan tersusun rapi, tepuk tangan bergema. Sementara di luar sana, jalan tetap gelap, retak, dan berlubang.
Publik mulai bertanya dengan nada setengah bercanda, setengah serius:
“Apakah jalan harus diundang ke acara dulu, baru diperbaiki?”
Humor memang lahir dari luka. Dan di Tanah Datar, lukanya cukup dalam untuk melahirkan banyak lelucon pahit. Pembelaan pun datang—klasik, rapi, dan sering diulang: soal kewenangan.
Bahwa tidak semua jalan adalah tanggung jawab kabupaten. Bahwa sebagian milik provinsi. Secara administrasi, itu benar. Tapi di mata rakyat, itu terdengar seperti:
“Itu bukan saya, itu mereka.”
Padahal rakyat tidak memilih “mereka”. Rakyat memilih Eka Putra.
Dan ketika roda mereka patah di tengah jalan, yang mereka ingat bukan struktur birokrasi—tapi nama pemimpinnya. Lebih menarik lagi, kritik tidak datang dari satu arah saja. Ia datang seperti hujan di musim badai:
- Dari masyarakat biasa yang lelah
- Dari tokoh masyarakat yang mulai bersuara
- Dari legislatif yang ikut menyoroti
- Bahkan dari pusat yang mengingatkan pentingnya percepatan
Namun anehnya, semua itu seperti jatuh ke permukaan yang sama— permukaan yang tidak menyerap, tidak merespons, hanya memantul kembali.
Kritik ada.
Suara ada.
Masalah jelas.
Tapi perubahan?
Masih samar.
Yang paling menggelitik—dan sekaligus menyakitkan—adalah kenyataan bahwa beberapa warga memilih bertindak sendiri. Menambal jalan secara swadaya. Patungan. Bekerja tanpa seragam dinas, tanpa anggaran resmi, tanpa pidato pembukaan.
Sebuah ironi yang nyaris sempurna: rakyat memperbaiki jalan yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah. Jika ini gotong royong, tentu mulia. Tapi jika ini lahir dari kekecewaan, maka ini adalah kritik paling keras yang tak perlu kata-kata.
Masalah jalan rusak di Tanah Datar kini bukan lagi sekadar soal aspal. Ia telah berubah menjadi cermin besar.
Cermin yang memantulkan:
- prioritas
- keseriusan
- dan arah kepemimpinan
Dan di dalam cermin itu, publik mulai melihat sesuatu yang tidak mereka harapkan.
Kepada Eka Putra, ini bukan lagi sekadar kritik biasa. Ini adalah akumulasi dari kesabaran yang mulai habis. Dari harapan yang mulai retak—persis seperti jalan-jalan itu. Karena pada akhirnya, sejarah tidak peduli berapa banyak acara yang dihadiri. Ia tidak mencatat seberapa meriah panggung yang dibuka. Sejarah hanya mencatat hal-hal sederhana: apakah jalan diperbaiki, atau justru dibiarkan rusak terlalu lama.
Dan hari ini, di Tanah Datar, jawaban itu masih terasa tidak nyaman untuk disebutkan. Karena di antara lubang-lubang jalan yang belum tertutup, terselip satu pertanyaan yang terus menggema:
Apakah ini benar-benar hasil dari dua periode kepemimpinan?
Oleh :
Budi Gunawan
Praktisi Pers, Pengamat Sosial