TOBELO – Ketua Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara, Faisal Pua, meminta masyarakat adat di wilayah lingkar tambang tidak mudah terprovokasi oleh isu maupun tuntutan yang dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.
Menurut Faisal, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek yang berhak menentukan sikap berdasarkan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri, bukan dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai masyarakat adat lingkar tambang dijadikan alat untuk mengamankan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Masyarakat harus cerdas melihat siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka dan siapa yang hanya membawa kepentingannya sendiri,” tegas Faisal.
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal menyikapi rencana aksi Aliansi Gerakan Menagih Utang Real (Gempur). Ia menduga terdapat kepentingan tertentu di balik aksi tersebut yang berkaitan dengan Afrida Ngato.
“Saya melihat aksi ini perlu dicermati. Saya menduga ada kepentingan Afrida Ngato yang sedang diperjuangkan melalui isu yang dibawa dalam aksi tersebut,” ujarnya.
Faisal juga menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan Afrida Ngato, termasuk dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin serta dugaan gangguan terhadap kegiatan usaha pertambangan di objek vital perusahaan. Sebagaimana pernah disampaikan Polres Halmahera Utara kepada media, Afrida Ngato telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terkait dugaan penambangan tanpa izin pada tahun 2024 di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut.
Menurut Faisal, setiap tudingan harus dibuktikan dengan data dan diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan membangun opini yang dapat memengaruhi masyarakat adat.
“Kalau memang ada bukti, silakan bawa ke jalur hukum. Jangan masyarakat yang kemudian dipanaskan dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
Ia mengajak masyarakat adat lingkar tambang tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah percaya pada tuntutan yang berpotensi menimbulkan keresahan.
“Jangan mudah dihasut. Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang, masyarakat adat yang akhirnya menjadi korban. Kita harus menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” tegas Faisal.
Kontribusi di Bidang Kesehatan dan Kemanusiaan
Faisal juga mengingatkan berbagai kontribusi NHM bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya melalui program kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Haji Robert, NHM telah memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, termasuk warga yang mengalami persoalan kesehatan.
“Pak Haji Robert sudah banyak membantu masyarakat Maluku Utara. Banyak warga sakit yang mendapatkan bantuan, termasuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Kontribusi tersebut tercatat dalam sejumlah pemberitaan media. Melalui yayasan NHM Peduli, perusahaan menyediakan dua unit ambulans gratis yang siaga 24 jam bagi warga lingkar tambang dan Halmahera Utara.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, layanan ini tercatat telah melayani lebih dari 130 kali pengantaran pasien dan jenazah (JawaPos, Juli 2026). Pada Maret 2026, NHM Peduli juga membantu evakuasi seorang pasien rujukan asal Desa Luari, Tobelo, dari RSUD Tobelo ke Manado menggunakan helikopter (Industry.co.id, Maret 2026).
Di bidang kesehatan jantung, NHM Peduli memfasilitasi pasien dari berbagai daerah di Maluku Utara, termasuk anak-anak dari Halmahera Utara dan Kecamatan Kao, untuk menjalani penanganan di rumah sakit jantung di Jakarta. Seluruh biaya pengobatan dan akomodasi para pasien tersebut ditanggung langsung oleh Presiden Direktur NHM, Haji Robert Nitiyudo Wachjo (JawaPos, Oktober 2025).
Bentuk kepedulian lain juga dirasakan warga Halmahera Utara.
Haji Robert mendukung pembangunan kembali Gedung Gereja Pusat Imanuel Gamsungi GMIH di Tobelo yang sebelumnya terdampak kebakaran, yang kemudian diresmikan menjelang Natal 2025 (JawaPos, Desember 2025). NHM juga memulihkan jaringan air bersih bagi warga empat desa di Kecamatan Kao Barat pascabanjir April 2025 (Medcom.id, Mei 2025), membangun fasilitas air bersih bagi warga Dusun Kobok, Desa Tiowor, Kecamatan Kao Teluk (Investortrust, Mei 2026), serta menghadirkan layanan kesehatan bersama IDI Halmahera Utara bagi warga terdampak bencana di Kao Barat (JPNN, Januari 2026).
Dalam pelestarian adat, NHM pernah menaikkan alokasi dana bagi empat suku di lingkar tambang, yakni Pagu, Modole, Boeng, dan Towiliko, menjadi Rp2 miliar per suku per tahun untuk pembangunan sarana adat dan pelestarian budaya (Antara, Mei 2024).
Aspirasi Harus Berdasarkan Fakta
Karena itu, Faisal meminta seluruh pihak melihat persoalan secara utuh dan tidak mengabaikan kontribusi yang selama ini diberikan perusahaan kepada masyarakat.
“Kalau ada kritik, silakan. Kalau ada persoalan, silakan disampaikan. Tetapi jangan mengarang opini, jangan memprovokasi masyarakat, dan jangan menjadikan masyarakat adat sebagai tameng untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.
Faisal menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, termasuk kritik terhadap perusahaan. Namun, aspirasi tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.
“Perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi jangan sampai kepentingan pribadi dibungkus seolah-olah sebagai kepentingan masyarakat. Masyarakat adat bukan alat untuk memperjuangkan kepentingan siapa pun,” pungkas