PEKANBARU– Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, Lagi-lagi membuat Gaduh, merusak suasana kebatinan warganya sendiri. Kehadiran beliau sebagai Pemimpin justru lebih dominan menciptakan Mudarat ketimbang Manfaat.
Salah satunya turut serta menambah angka Pengangguran di Kota Pekanbaru, lewat kebijakan Pelarangan para Juru Parkir dibeberapa Ritel Usaha, seperti Indomaret dan Alfamart.
Kendati muncul informasi soal diberdayakannya pihak-pihak yang sudah tidak bekerja lagi sebagai Juru Parkir, namun sampai saat ini untuk kesekian kalinya Janji manis Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho hanya sekedar melintas seperti Kentut, bauknya terasa, namun wujudnya tidak kelihatan.
Walikota Pekanbaru Dinilai Ngawur Atasi GEPENG: Larang Warga Berikan Uang Secara Langsung, Ketua KNPI Riau Tegaskan Hal ini.
Dimintai Komentarnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau hanya katakan, bahwa dalam satu tahun terakhir Kepemimpinan Agung Nugroho sebagai Walikota Pekanbaru, mayoritas yang ada hanya sekedar Narasi Pencitraan. Masyarakat di-Gembleng menjadi Bodoh Permanen lewat aksi omon-omon sang Kepala Daerah itu.
Sampai saat ini saja, Kamis (19/3/2026) Agung Nugroho masih tetap merasa paling hebat dan berhasil memimpin Kota Pekanbaru, lewat para “Kelompok Penjilat” yang selalu dekat dan bermanuver akan Prestasi Walikota Pekanbaru, justru secara tidak langsung memastikan Kegagalan Agung Nugroho dalam Kepemimpinannya saat ini.
“Tanpa rasa malu beliau secara terbuka mengatakan bahwa Pemko Aktifkan Penertiban GEPENG, Gelandangan dan Pengemis di Pekanbaru, bahkan dengan muka temboknya melarang Warga untuk memberikan uang secara langsung di Jalan. Inilah Kota Pekanbaru, Triliun Rupiah APBD dan sumber penghasilan lainnya, tetapi dipimpin oleh seseorang yang Tekejut Badan” ungkap Larshen Yunus, seraya meneteskan airmatanya.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu kembali mengingatkan, bahwa Agung Nugroho mestinya dan seharusnya mengingat kembali masa lalunya itu. Masa kelam dan penuh dengan aksi olah mengolah. Jangan selalu merasa sudah paling hebat. Konsep Penanganan GEPENG bukan seperti itu. Kewenangan besar sebagai Kepala Daerah harusnya dijalankan lewat ide, gagasan dan aksi yang lebih bijaksana lagi.
Selain Permasalahan GEPENG di Kota Pekanbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya segera melakukan Pemantauan soal dugaan adanya Praktik Haram Pungutan Uang dari beberapa OPD sekaligus Penerimaan Honorer secara “Siluman” dibeberapa OPD yang ada di Lingkungan Pemko Pekanbaru.
“Saudara itu adalah Walikota Pekanbaru! Kewenanganmu sangat besar. APBD Triliunan Rupiah, tapi selama ini yang anda tunjukkan justru hal-hal yang sifatnya remeh temeh, sangat Paradox dengan kekuasaan yang anda miliki. Makanya, jangan terus-menerus menelan informasi ABS, Asal Bapak Senang!” ujar Larshen Yunus.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu menawarkan pola dan cara-cara yang lebih manusiawi lagi dalam menangani GEPENG maupun upaya dalam mengurangi tingkat Pengangguran di Kota Pekanbaru. Aktivis Anti Korupsi dan Pegiat Hak Asasi Manusia itu secara spontan juga menyenggol soal Keberadaan Tempat Hiburan Malam, seperti Diskotik dan Panti Pijit dan Tempat Perjudian yang ada di Kota Pekanbaru, yang ditaksirnya “diam-diam” buka kembali, beroperasional seperti sedia kala.
“Prinsipnya Kau Walikota Pekanbaru jangan merasa hebat terus. Semua Kau Monopoli. Sampai Urusan POKIR Anggota DPRD Kota Kau Persulit. Sementara tanpa rasa malu Kau Pamer Foto-Foto dengan Aparat Penegak Hukum. Merasa kalau sudah sama Jenderal bisa Kau jadi Kebal Hukum? ALFATEHAH” tutup Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
