PEKANBARU– Warga Dusun Toro Jaya, Lubuk Kembang Bunga dan beberapa Dusun lainnya, di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sampai saat ini, Rabu (18/6/2025) masih sangat Khawatir dan Ketakutan, pasca daerahnya masuk dalam Areal Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang harus segera di Relokasi, sesuai dengan arahan maupun perintah dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Negeri ini, bahwa kondisi tersebut ternyata justru timbul dari Ketidakmampuan Aparat Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang selama ini cenderung melakukan “Pembiaran” secara sistematik dan masif, sehingga pada akhirnya kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di TNTN hanya sekedar ingin menyelamatkan Flora dan Fauna, tanpa memikirkan Keselamatan Ribuan Nyawa Manusia yang hidup dalam Ekosistem tersebut.
Bertempat di Kantor Sekretariat dan Tata Usaha DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa semangat Pemerintah Pusat saat ini dalam Memperbaiki Paru-Paru Dunia yakni TNTN mesti didukung semua pihak, tetapi tentu juga menerapkan prinsip Menyelesaikan Masalah tanpa Masalah.
Warga Toro Jaya Bilang Zukri Bupati Pelalawan Dulu Ngemis Suara di Tempatnya dan Meresmikan 2 Sekolah Negeri, Tapi Kini Justru di Tuduh Merambah Hutan, Ketua KNPI Riau: “Seharusnya yang di Proses Terlebih Dahulu Adalah Aparat Pemerintahnya”
Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, bahwa Permasalahan yang terjadi di TNTN saat ini adalah justru menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH). Berpuluh-puluh tahun faktanya dilakukan Pembiaran. Sampai akhirnya Arus Listrik dari PT PLN (Persero), Bangunan Sekolah Negeri dan Keberadaan Aset milik Pemerintah di Kawasan tersebut semakin menjamur, kini tatkala semua mengklaim itu masuk dalam Areal TNTN, maka yang menjadi Korban Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Masyarakatnya sendiri.
“TNTN itu bukan seketika muncul dan jatuh dari atas langit, tetapi sudah lama berproses. Bahkan dari sisi Politik Praktis, Ribuan Suara Warga setempat juga dijadikan Penentu Kemenangan pada Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah. H Zukri itu adalah contoh Produk Politik yang juga bersumber dari Suara Warga Toro Jaya dll, sewaktu dia kampanye, begitu banyak “Janji dan Angin Segar” disampaikannya. Kini, setelah beliau duduk menjadi Kepala Daerah, seenaknya mengatakan bahwa Warga Toro Jaya adalah Perambah Hutan, inikan namanya sangat Keliru, habis manis sepah dibuang!!!” tutur Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau.
Bagi Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, bahwa dalam Memahami Permasalahan di TNTN harus mengedepankan Khidmat dan Kecerdasan, sehingga tentunya tidak gagal faham.
“Aksi Demontrasi hari ini adalah Simbol Perlawanan Rakyat! Ribuan Kepala Keluarga Bergantung Kehidupan di Dusun Toro Jaya dll, Kebun Kelapa Sawit itu di Beli, bukan di Rambah. Padahal Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit itu tidak seberapa, tidak seperti para Cukong dan Mafia yang menguasai Ratusan bahkan Ribuan Hektar. Para Pejabat dan Aparat di Riau ini juga melakukan hal yang sama, tapi lagi-lagi yang menjadi Korban justru Rakyat Kecil yang sampai saat ini hanya sekedar bertahan hidup di Dusun tersebut” ungkap Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.
Terakhir, DPD KNPI Provinsi Riau bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) berencana menyiapkan Berkas Pengaduan ke Meja bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus Menghadapnya di Istana Negara, guna memastikan di Hadirkannya Solusi dan Keadilan atas Persoalan tersebut.
“Ayo Bapak Ibu Warga Masyarakat yang berada di TNTN, Bersatu-Berjuang dan Menang! Mari kita satukan tekad, agar Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) benar-benar bekerja dan mengabdi serta tidak adanya unsur Penyuapan atas upaya yang sedang berlanjut. Kami juga berharap agar Gubernur Riau, Bupati Pelalawan dan APH tidak Bersandiwara atas Persoalan ini.” akhir Ketua KNPI Provinsi Riau Larshen Yunus, sambil menutup pernyataan persnya. (*)
LAPORAN: PITER TANJUNG dkk
