PEKANBARU– Permasalahan Banjir di Wilayah Provinsi Riau, khususnya yang terjadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan lagi-lagi hanya sebatas disikapi dengan Aksi bagi-bagi Sembako.
Tontonan yang memprihatinkan itu ditunjukkan oleh kalangan Pejabat di Provinsi Riau, mulai dari Jajaran Eselon 3, 2, 1 hingga sekelas Kepala dan Wakil Kepala Daerah, ramai-ramai membawa pasukannya untuk sekedar menyalurkan sembako yang tak seberapa.
Tontonan itu semakin membuat air mata para korban jadi kering, tatkala sesi Dokumentasi penyaluran Sembako lebih dominan ketimbang menghadirkan Solusi atas Permasalahan tersebut.
“Seperti inilah Kualitas Para Pejabat di Negeri Konoha. Mayoritas dari mereka melakukan hal-hal yang sifatnya Rutinitas. Aksi bagi-bagi Sembako dianggap mereka telah menyelesaikan masalah Banjir seperti itu. Padahal, khusus untuk Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati maupun Walikota dapat melakukan Aksi yang Lebih Bermanfaat lagi, seperti Mengevaluasi Izin HTI, HGU dan Penguasaan Lahan maupun Tanah oleh Perusahaan-Perusahaan yang ada di Wilayah masing-masing. Ingat dan Camkan ya! Banjir itu bukan kategori Bencana Alam, tetapi faktanya itu bahagian dari Kesalahan Sistim yang ada, dalam hal ini Kinerja Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sangat Lemah” ungkap Larshen Yunus.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau hanya katakan, bahwa aksi yang selama ini di Pertontonkan oleh para Pejabat kurang maksimal. Harusnya, kegiatan Penyaluran Sembako seperti itu cukup dilakukan oleh para Aktivis, ORMAS, OKP, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya. Jangan pula justru seperti saat ini, para Pejabat melakukan itu dengan disertai unsur Politik Praktis. Foto sana, Foto sini, sembako yang dikasih tak seberapa, tapi faktanya Dokumentasi Foto dan Video lebih Maksimal.
Bertempat di Gedung Menara Merah Putih Telkomsel, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, hari ini Kamis (6/3/2025) Ketua DPD KNPI Provinsi Riau tegaskan lagi, agar para Kepala Daerah dapat lebih Bijak lagi dalam menjalankan Program Kemasyarakatan, khusus untuk Menyalurkan Sembako, sebaiknya diserahkan dan atau dilibatkan pihak-pihak yang lain, seperti Aktivis, ORMAS, OKP, LSM.
“Berulang kali kami sampaikan, Seharusnya para Pejabat itu bekerja pada Tataran Kebijakan, yang menghasilkan dampak signifikan!!! berdayaguna bagi banyak orang. Segera Evaluasi Perusahaan-Perusahaan yang berbasis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan. Apabila ketahuan Melanggar, Segera Cabut, Usir dan Pidanakan Perusahaan tersebut” tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
