PEKANBARU– Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini turut serta Mengomentari terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang terdiri dari Lintas Institusi, mulai dari TNI, Kepolisian (POLRI), Kejaksaan dan beberapa Kementerian terkait.
Adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I (Satu) Provinsi Riau.
Kehadiran Satgas PKH dinilai hanya sia-sia saja. Kinerjanya dianggap percuma dan tidak mampu menjalankan Tugas Pokok sebagai Perpaduan Lintas Institusi yang menaungi Permasalahan soal Kawasan Hutan. Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau secara tegas mengatakan, bahwa Penertiban Kawasan Hutan dan atau Penertiban Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan hanya dibutuhkan KESERIUSAN, bukan sekedar Heboh-Hebohan maupun Omon-Omon Belaka, yang pada akhirnya hanya Menghabiskan Anggaran Negara saja.
Ketua KNPI Riau Pesimis Soal Kinerja Satgas PKH, Larshen Yunus: “Itu Dibentuk Hanya Lucu-Lucuan dan Menghabiskan Anggaran Saja”
Bahkan menurut Ketua KNPI Provinsi Riau, Satgas dengan pola serupa juga pernah diciptakan oleh Pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edi Nasution (Brigjen Purn TNI), yang pada akhirnya hanya Pepesan Kosong Belaka. Anggaran Habis Percuma, hasilpun sama sekali tidak ada.
“Mohon izin Bapak Ibu Semua! Mohon Izin para Jenderal yang Tampilannya Gagah mempesona! Kekhawatiran dan Pesimisnya kami bukan tanpa alasan. Sebagai INDUK dari semua OKP, kami sudah sangat Jenuh dengan berbagai Sandiwara dan Orkestra yang selalu di Pertontonkan oleh Pemerintah. Semua sarat akan Spekulasi tingkat tinggi. Kami justru Kasihan dan Prihatin melihat Kondisi Negeri ini. Kenapa para Pemimpinnya lebih Dominan bermain Akting ketimbang bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh? Coba anda bayangkan! Sudah sejauh mana Kinerja Petugas di Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim? Anak TK atau Anak SD saja bisa melihat dengan kasat mata, betapa Hancurnya Lokasi tersebut, Tanaman Hutan sudah mulai menipis dengan Hadirnya Pohon Kelapa Sawit, Wallahuallam Bissawab” ungkap Larshen Yunus, dengan nada sesal.
Ketua KNPI Provinsi Riau sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN) itu tegaskan lagi, bahwa dalam menyikapi serta menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Penertiban Kawasan Hutan, yang sangat diperlukan adalah sikap INTEGRITAS, perkataan sesuai dengan perbuatan.
Bertempat disalah satu Hotel di Kota Pekanbaru, hari ini Jum’at (7/3/2025) Ketua KNPI Riau Larshen Yunus katakan lagi, bahwa fakta dilapangan justru ditemukan, mayoritas yang memiliki dan atau yang menguasai Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan ternyata adalah “Para Jenderal” itu sendiri. Ratusan hingga Ribuan Hektar menjadi Komoditi Haram sekaligus Sumber Kekayaan bagi Para Pejabat di “Jakarta Sana”
Bagi Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu, Negeri ini bukan Kekurangan orang-orang Pintar dan Hebat, tetapi Nyatanya kurang dengan hadirnya orang-orang yang bersikap JUJUR.
“Hampir selalu kita dengar, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang kerap sekali Rajin Menciptakan istilah Satuan Tugas (Satgas), yang nyatanya hanya Pepesan Kosong Belaka, ALFATEHAH” tutur Ketua Umum DPP GARAPAN, seraya meneteskan air matanya.
Aktivis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan Lulusan dari Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu lagi-lagi menegaskan, bahwa Republik ini Kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), namun Miskin Akhlak terhadap Sumber Daya Manusianya (SDM).
“Tetapi apapun ceritanya, sebesar apapun rasa Pesimis dari kami! kalau itu Tugas Negara yang berdasarkan SK dari Yang Terhormat bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, maka semua harus tegak Lurus. Kami haturkan do’a terbaik bagi bangsa ini! wabbilkhusus bagi kinerja para Tim Satgas PKH maupun Satgas Garuda yang diciptakan Pemerintah Pusat saat ini. Ayo BERBENAH Kawanku!!! Revolusi Mental menuju Indonesia yang Lebih baik lagi, MERDEKA 100%” akhir Ketua Larshen Yunus, bersama-sama Tim Advokasi Hukum DPP GARAPAN dan DPD I KNPI Provinsi Riau, seraya menutup pernyataan persnya. (*)
