PEKANBARU– Semenjak H Abdul Wahid S.Pd.i M.Si resmi menjabat sebagai Gubernur Riau, berbagai Permasalahan silih berganti.
Selain mencuat soal isu Keterlibatan Gerbong “Indragiri Hilir” dan atau Kelompok Tembilahan, kehadiran Abdul Wahid di Pemprov Riau juga berkisah tentang dugaan hadirnya semangat Nepotisme dalam pemberian Jabatan-Jabatan tertentu.
Heboh Soal Pejabat Siluman di Pemprov Riau, Semenjak Abdul Wahid Jadi Gubernur Muncul Jabatan Asisten IV, Kok Bisa?
Bayangkan saja! dalam sejarahnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak mengenal istilah Jabatan Asisten IV Pemprov Riau, namun kini sepertinya dalam Kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau diduga kuat Muncul Jabatan seperti itu, bahkan keterlibatan salah satu Kepala Daerah tingkat II, yakni Bupati Indragiri Hulu (INHU) inisial AAH disinyalir merangkap jabatan sebagai pihak yang mengatur Program Strategis di Pemprov Riau, termasuk dalam menentukan porsi Mutasi Jabatan-Jabatan tertentu.
“Informasinya, semenjak Pemprov Riau dipimpin Gubernur Abdul Wahid, muncul Jabatan Asisten IV, Jabatan super sibuk tersebut dijalankan oleh seorang mantan Calon Wakil Kepala Daerah yang Kalah pada hajatan Pemilukada serentak tahun 2024 yang lalu, sosok Ketua Harian salah satu Partai Politik di Provinsi Riau itu berinisial DMNS, pokoknya bagi kami, melihat Sirkus Politik seperti itu cukup dijawab dengan bahasa Wallahuallam Bissawab” ungkap Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa pihaknya banyak memperoleh informasi seputar kasus tersebut, betapa banyaknya Jabatan-Jabatan Siluman di Pemprov Riau, dugaan kuat berasal dari “Gerombolan Pengangguran” asal Daerah Seribu Parit.
Bertempat di Lobby Hotel Premier Kota Pekanbaru, hari ini Minggu (9/3/2025) Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu tegaskan lagi, bahwa pihaknya segera mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari aspek Surat Menyurat ke berbagai Instansi terkait, Laporan ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH) hingga memerintahkan Unsur Organisasi Kepemudaan (OKP) se Provinsi Riau untuk segera melakukan Aksi Demonstrasi di beberapa titik yang ada di Kota Pekanbaru dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Ini Wujudnyata rasa cinta kami terhadap Abdul Wahid. Kami tidak ingin beliau bernasib sama seperti Atuk Annas Maamun, Gubernur Riau sebelumnya. APBD harus dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai muncul Stigma! bahwa unsur KKN di Pemerintahan Abdul Wahid saat ini terkesan dibiarkan tumbuh subur. Prinsipnya tetap sama, SALUS POPULI SUPREME LEX ESTO, bahwa Kepentingan Rakyat adalah Hukum yang Tertinggi” ujar Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus.
Terakhir, Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua itu tegaskan lagi, bahwa terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, segera Bertobat!!! biarkanlah para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Riau itu bekerja sesuai Porsi dan Tupoksinya. Jangan ada lagi muncul Jabatan Siluman seperti istilah Asisten IV Pemprov Riau. Karena apapun ceritanya, DPD KNPI Provinsi Riau dibawah Kepemimpinan Ketua Larshen Yunus tetap Setia di Garis Perjuangan Rakyat! Jabatan Gubernur sekalipun, kalau tidak amanah akan disikat Juga, ALFATEHAH. (*)
