PEKANBARU– Dalam Kunjungan singkatnya ke Kota Pekanbaru, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan S.Sos alias Noel bersama-sama para Pejabat ini justru terlihat Mempertontonkan sikap Arogansi bahkan terkesan seperti melakukan aksi Premanisme terhadap beberapa para Pekerja (Karyawan) di Perusahaan Sanel Tour & Travel yang berada di Jalan Teuku Umar, Kota Pekanbaru.
Pada kesempatan itu, Wamenaker RI terlihat didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Riau, H Boby Rachmat S.STP M.Si, Wakil Bupati Pelalawan, H Husni Tamrin SH, Kadisnaker Kota Pekanbaru dan salah satu Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi Rumbai S.Sos beserta Jajaran Disnakertrans Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru lainnya.
Kunjungan mereka semua diketahui terkait Penahanan 12 Ijazah mantan Karyawan yang sebelumnya masih aktif bekerja di Perusahaan tersebut.
Soal Ijazah yang di Tahan, Wamenaker RI bersama Para Pejabat ini Ramai-Ramai Datangi PT Sanel Tour & Travel, Ketua KNPI Riau Bilang Tak Bermakna dan Sarat Akan Pencitraan.
Terpisah, ditemui di ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini katakan, bahwa Niat Baik dari para Pejabat itu tentu mesti di Berikan Apresiasi, karena telah dengan tanggap menyikapi Permasalahan tersebut, walaupun menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau tak bermakna dan sarat akan Pencitraan belaka.
“Bayangin aja, sekelas Wakil Menteri, Pejabat Tinggi Negara tidak dianggap seperti itu. Videonya sudah banyak beredar, tontonan yang sangat mempermalukan Marwah negeri ini. Justru para Pejabat itu yang tanpa sadar membangun narasi dan situasi yang semakin keruh. Martabat para Pejabat di negeri ini semakin tidak dihargai lagi” tutur Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu tegaskan lagi, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terbukti tidak memiliki Perencanaan yang matang. Harusnya kalau sekelas Wamen turun semuanya sudah terpola, paling tidak sudah ada dikomunikasikan sama pihak Pemilik Perusahaan, yang memiliki otoritas terhadap permasalahan tersebut.
“Kendati yang kami dengar kegiatan itu berbentuk sidak, namun sudah seharusnya ditata kembali. Polanya harus diatur sedemikian rupa, Jangan kesannya ingin membela kepentingan Tenaga Kerja, kepentingan dan hak-hak para karyawan, tetapi justru mempertontonkan aksi hero kampungan seperti itu, yang Faktanya justru mereka hanya berhadapan langsung dengan Karyawan. Para pejabat itu semua dengan Arogannya berdialog dengan pekerja disana, inikan memble namanya. Solusi tidak didapatkan, yang ada hanya sirkus murahan dari para pejabat itu, Wallahuallam Bissawab” ungkap Larshen Yunus.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu pastikan, bahwa pihaknya siap sedia menghadirkan Solusi dan Keadilan atas Permasalahan tersebut.
“Saya kecewa dengan Kadisnaker dan Anggota Dewan itu, mempermalukan harga diri dan martabat bangsa, dengan menghadirkan Wamenaker kelokasi usaha tersebut, Terkesan kehadiran mereka seperti aksi Premanisme yang berniat menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah baru. Harusnya ketika Wamen datang, para Pimpinan dan atau Pemilik perusahaan sudah berada ditempat. Agar proses dialog dan argumentasi benar-benar bermakna dan ada solusi. Kasus ini beda jauh dengan permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya. Jangan disama-samakan ya!” tutur Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN).
Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (24/4/2025) Larshen Yunus bersama-sama Tim KNPI Provinsi Riau dan Relawan Prabowo Gibran siap sedia memberikan Advokasi Pendampingan Hukum terhadap 12 orang mantan karyawan yang Ijazahnya di Tahan Perusahaan tersebut.
“Ayo Bapak Ibu para Pejabat yang terhormat, kalian itu sudah di Fasilitasi Negara ini, dari ujung rambut sampai ujung sepatu kalian yang berkilat itu sudah di Subsidi Negara. Bekerjalah dengan baik, benar, cerdas dan profesional. Jangan Asal Bunyi (Asbun) dan jangan pula asal bekerja. Prihatin kami melihat Kakanda Wamenaker RI itu, kehadirannya benar-benar seperti tidak di Hargai pihak perusahaan. Harusnya cukup kalian sampaikan ke Kantor DPD KNPI Provinsi Riau, kami siap sedia dan ikhlas membantu seraya menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut. Kasihan kami melihat tingkah kalian semua. Anggaran Operasional yang diberikan Negara ini habis percuma, namun hasil tidak didapatkan, Alfatehah” tutup Larshen Yunus, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)
