Opini Diulis Oleh :
Larshen Yunus, S.Sos., Sc., SE., SH., M.Si | Ketua Umum GARAPAN
PowerNetizen.com – Mafia tanah telah menjadi salah satu permasalahan serius yang merugikan masyarakat luas. Praktik ilegal yang melibatkan manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan kerja sama dengan oknum tertentu ini tidak hanya mengancam hak-hak individu, tetapi juga merusak tatanan hukum dan keadilan di Indonesia. Sudah saatnya aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dan sistematis untuk memberantas kejahatan ini.
Dampak Mafia Tanah terhadap Masyarakat
Kasus-kasus mafia tanah sering kali melibatkan penggusuran paksa, sengketa kepemilikan lahan, hingga pengambilalihan aset masyarakat secara sepihak. Masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan penghuni lahan adat, kerap menjadi korban karena minimnya akses terhadap proses hukum. Mereka sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melawan praktik-praktik ilegal ini, terutama jika mafia tanah bekerja sama dengan oknum di institusi yang seharusnya melindungi rakyat.
Selain itu, mafia tanah juga berdampak pada investasi dan pembangunan nasional. Ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan dapat menghambat masuknya investasi yang pada akhirnya mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.
Pentingnya Ketegasan Penegak Hukum
Penegak hukum harus memprioritaskan pemberantasan mafia tanah sebagai agenda utama. Hal ini melibatkan langkah-langkah berikut:
1. Penegakan Hukum yang Transparan dan Adil
Aparat hukum harus memastikan bahwa semua pelaku mafia tanah, termasuk oknum yang terlibat, ditindak tegas tanpa pandang bulu. Proses hukum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
2. Penguatan Sistem Administrasi Pertanahan
Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Dengan digitalisasi data pertanahan, peluang untuk melakukan pemalsuan dokumen dapat diminimalisasi.
3. Peningkatan Pengawasan Internal
Pengawasan terhadap institusi yang berwenang dalam pengelolaan tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), harus diperketat. Audit berkala dan mekanisme pelaporan yang efektif dapat mencegah kerja sama antara pejabat dengan mafia tanah.
4. Perlindungan bagi Korban
Masyarakat yang menjadi korban mafia tanah harus diberikan perlindungan hukum dan bantuan untuk mengembalikan hak mereka. Selain itu, edukasi tentang legalitas dan pengelolaan lahan juga penting untuk mencegah mereka menjadi korban di masa depan.
Peran Masyarakat dalam Memberantas Mafia Tanah
Pemberantasan mafia tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rakyat harus lebih waspada dalam menjaga dokumen kepemilikan tanah dan melaporkan dugaan praktik mafia tanah kepada pihak berwenang. Selain itu, media juga memiliki peran penting untuk mengungkap dan menyoroti kasus-kasus mafia tanah agar menjadi perhatian publik.
Masa Depan Tanpa Mafia Tanah
Jika pemerintah dan penegak hukum serius dalam memberantas mafia tanah, masyarakat akan merasa lebih terlindungi, dan kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat. Hal ini juga akan mendorong iklim investasi yang lebih baik dan memastikan bahwa tanah, sebagai aset penting bangsa, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Mafia tanah bukanlah kejahatan biasa. Ini adalah ancaman terhadap keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Tindakan tegas, sistematis, dan kolaboratif adalah kunci untuk membasmi mafia tanah hingga ke akarnya. Indonesia membutuhkan kepastian hukum yang kokoh agar rakyat dapat hidup dengan tenang dan hak-hak mereka terlindungi sepenuhnya.
