Jakarta, PowerNetizen.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk memperbaiki sistem politik Indonesia yang dinilai memiliki biaya sangat tinggi. Hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat Bima Arya dipanggil ke Kertanegara untuk membahas posisinya sebagai calon Wakil Menteri.
“Saat pertama kali berbicara, beliau meminta Kemendagri untuk mengkaji sistem pemilu kita. Menurut beliau, sistem ini belum efektif dan efisien,” kata Bima Arya dalam sebuah diskusi di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).
Menurut Bima, Presiden Prabowo menyadari keresahan masyarakat terkait tingginya biaya politik saat ini. Selain itu, Prabowo juga menginginkan agar pemilu menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan penyebab perpecahan.
“Pandangan Presiden sejalan dengan apa yang sudah lama dibahas oleh para akademisi, peneliti, dan politisi,” jelasnya.
Untuk menanggapi hal ini, Kemendagri kini sedang menyusun konsep ideal untuk menciptakan sistem politik yang lebih terjangkau dan efisien. Salah satu langkah yang diambil adalah membuka ruang diskusi dengan masyarakat, aktivis pemilu, hingga komunitas akademis.
“Kami akan mengadakan kajian yang mendalam tanpa terburu-buru agar sistem pemilu yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan,” ungkap Bima.
Ia juga menyebutkan bahwa rencana reformasi ini akan melibatkan perubahan signifikan terkait sistem pemilu, termasuk keserentakan dan penguatan sistem politik.
Penulis : Budi Gunawan
