PowerNetizen.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta evaluasi terhadap sistem pemilu di Indonesia yang dinilai kurang efisien dan terlalu mahal.
“Presiden menyampaikan bahwa sistem politik dan pemilu saat ini boros, bukan hanya dari sisi penyelenggaraannya,” kata Bima Arya di Jakarta, Kamis, dalam menanggapi hasil riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Menurutnya, arahan tersebut diberikan saat ia diundang ke kediaman Presiden Prabowo sebelum resmi dilantik sebagai Wakil Menteri.
Presiden menilai sistem pemilu yang ada saat ini tidak hanya menghabiskan anggaran besar tetapi juga membutuhkan perbaikan agar lebih efektif. “Pemilu kita terlalu mahal, sehingga perlu solusi untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.
Keluhan dari Publik dan Pemangku Kepentingan
Bima Arya juga menyoroti banyaknya keluhan yang datang dari berbagai pihak, termasuk pengamat, peneliti, masyarakat, hingga para politikus. Masalah seperti politik berbiaya tinggi dan politik uang kerap menjadi sorotan.
“Tata cara pemilu yang ada memicu politik biaya tinggi, politik uang, dan berbagai masalah lainnya. Aspirasi untuk perbaikan datang dari berbagai pihak,” jelasnya.
Langkah Kemendagri
Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merumuskan sistem pemilu yang lebih efisien. Perubahan tersebut direncanakan akan dimulai setelah pelaksanaan Pilkada 2024.
“Ini momen yang tepat untuk melakukan pembenahan agar pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien,” kata Bima Arya.
Ia juga menyoroti dampak buruk dari anggaran pemilu yang terlalu besar di beberapa daerah. Menurutnya, alokasi anggaran untuk pemilu sering kali menyebabkan pengurangan atau bahkan peniadaan anggaran untuk sektor lain, yang pada akhirnya menghambat pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak sampai mengorbankan alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” tegasnya.
